Panel Listrik Tenaga Surya Semakin Populer

CNN Indonesia

CNN Indonesia

Panel Listrik Tenaga Surya Semakin Populer

Semenjak kementrian Esdm mengeluarkan peraturan mentri nomor 49 tahun 2018,tentang pembangkit listrik tenaga surya atap. Panel listrik tenaga tata surya semakin banyak digemari masyarakat.

Hery Trianto,bapak yang berprofesi sebagai jurnalis ini, baru satu bulan mencoba menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Meskipun baru, Hery sudah merasakan manfaatnya. Penggunaan listrik menjadi lebih hemat.

Sistem kelistrikan dirumahnya menggunakan sistem On Grid, yaitu sistem panel tenaga surya yang terhubung dengan sistem Pln. Sehingga Hery bisa tau seberapa hemat menggunakan listrik.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Geliat penggunaan Energi terbarukan ini mulai terlihat dengan banyaknya pengusaha mulai menggunakan energi surya

Wartagriya

Wartagriya

berlin-picture-850x560

Geliat penggunaan Energi terbarukan ini mulai terlihat dengan banyaknya pengusaha mulai menggunakan energi surya

JAKARTA, WartaGriya.Com – Melihat pengembangan energi tenaga surya secara gratis, ternyata masih sangat berpotensi dipasar solar panel di Indonesia. Apalagi, negara ini merupakan khatulistiwa yang sangat melimpah dijika dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ternyata penggunaan energi berbasis surya di Indonesia masih rendah yaitu di dibawah 100 megawatt (MW).

Penggunaan energi surya di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di Asia sendiri Jepang dan China masih menjadi pengguna terbesar tenaga surya, dengan Jepang (6.914 MW) dan China (8.300 MW). Sebagai informasi penggunaan tenaga surya dunia saat ini adalah dipegang Jerman dengan kapasitas 32.441 MW, Italia (16.361 MW), dan AS (7.777 MW).

Dalam mendorong akselerasi penggunaan dan pengembangan industri pembangkit listrik tenaga surya, Indonesia sendiri telah menerbitkan kebijakan melalui Permen ESDM No. 50 / 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, Permen ESSDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT. Perusahaan Listrik negara (Persero), dan Kepmen ESDM No. 39K/20/MEM/2019 tentang pengesahan RUPTL PLN 2019 – 2028.

Geliat penggunaan Energi terbarukan ini mulai terlihat dengan banyaknya pengusaha mulai menggunakan energi surya. Hal ini senada dengan informasi dari salah satu Pioner di bidang PLTS (Pembangkit listrik tenaga surya) PT. Berlin Energi. Andreas Memberikan informasi yang sangat menggembirakan terkait bergeraknya pengguna ataupun konsumen PLN yang memasang PLTS.

“Saat ini peminat pembangkit listrik mulai menggeliat dan banyak, dari data kami pemasangan sudah mulai banyak dari penggunaan untuk Rumah maupun Tempat Usaha” Pungkas Andreas Agus Widodo Selaku Business Development Manager PT. Berlin Energi (Tangerang, 27 Feb 2020)

“Pada tahun 2019 PT. Berlin Energi telah mengalami peningkatan dalam pemasangan solar panel, peningkatan tersebut mencapai 150 % yoy (Year On Year). dan proyeksi di tahun 2020 PT. Berlin Energi optimis pemasangan solar panel akan meningkat di angka 500 %. Optimisme ini didukung oleh regulasi pemerintah dan masyarakat yang semakin memahami dampak akan perubahan Iklim”. Lanjut Andreas kepada WartaGriya.Com

PT Berlin Energi memberikan solusi mudah dan murah dalam industri PLTS di Indonesia, selain mudah dalam pemasangan dan pengoperasionalan produk Berlin energi juga aman, bisa berfungksi sebagai mesin generator/genset dan UPS, serta memiliki flexibilitas dalam penambahan kapasitas listrik. PLTS besutan PT Berlin Energi ini memliki garansi selama 10 tahun untuk panel serta bisa memperpanjang garansi sampai 25 tahun, mereka meyakini investasi akan kembali – ROI (return of investment) dalam 5 tahun penggunaan.

Keunggulan Pemakaian Panel Surya untuk hunian & tempat usaha
1.Menghemat biaya listrik. Semakin tinggi harga listrik, semakin banyak penghematan yang diperoleh
2.Panel terpasang di atap membantu mengurangi panas matahari yang masuk ke rumah dan meningkatkan daya tahan atap terpasang
3.Ikut secara aktif dalam program “GO GREEN”

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

PLTS Atap Jadi Syarat Ajukan IMB, Gubernur Koster: “IMB-nya keluar kalau pasang EBT”

Pena Bali

Pena Bali

PLTS Atap Jadi Syarat Ajukan IMB, Gubernur Koster: “IMB-nya keluar kalau pasang EBT”

Kompleks perkantoran Bali Power Generation Unit PT Indonesia Power, Pesanggaran, Denpasar, telah terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Peresmiannya dilakukan Senin (24/02/2020), oleh Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM FX Sutijastoto, Dirut PT Indonesia Power M. Ahsin Sidqi bersama jajaran Direksi dan Komisaris PT Indonesia Power.

PLTS Atap ini selaras dengan upaya Bali sebagai salah satu daerah terdepan dalam pengembangan energi bersih, sesuai Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Energi Bersih.

Salah satu poin yang termuat dalam peraturan tersebut adalah bangunan pemerintah pusat dan daerah serta bangunan komersial industri, sosial, dan rumah tangga dengan luas lantai lebih dari 500 meter persegi diwajibkan untuk memasang sistem PLTS Atap.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan hal ini merupakan kepentingan masyarakat karena sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menjaga kesucian alam dan krama Bali maka kebijakan energi baru terbarukan dari hulu sampai hilir merupakan hal yang wajib untuk menjaga kualitas alam dan lingkungan Bali.

“Juga untuk Bali mandiri energi sehingga Bali memerlukan energi yang bersih dan energi baru terbarukan,” kata Gubernur Koster disela acara.

Apa yang diluncurkan Indonesia Power, kata Gubernur Koster, adalah implementasi riil dari pelaksanaan Pergub 45 Tahun 2019. “Ini inisiatif yang sangat baik mendukung kebijakan Gubernur bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan Pusat,” ucap Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Guna mendukung Pergub 45/2019 menuju Bali energi bersih, maka dalam waktu dekat Gubernur Koster menyatakan akan segera menggelar rapat koordinasi dengan pemkab/pemkot se-Bali, pihak pengembang perumahan, asosiasi pasar swalayan, dan juga stakeholder pariwisata agar menjalankan Pergub tersebut.

Kata Gubernur Koster hotel, pasar swalayan, rumah, kantor, pengembang perumahan, bagi yang sudah membangun agar segera mengisi dan melengkapi sebagian energinya dengan energi surya di atap bangunannya.

“Dan bagi yang akan membangun ini akan kita pakai sebagai syarat pengajuan perijinan, IMB, itu keluar kalau dia menyanggupi akan memasang panel tenaga surya atau energi baru terbarukan,” tegas gubernur kelahiran Desa Sembiran, Buleleng ini.

Gubernur Koster mengatakan alam dan lingkungan Bali akan sangat bersih jika mampu menerapkan energi baru terbarukan ini untuk meningkatkan kualitas alam dan citra pariwisata Bali.

“Ini segera direalisasikan tahun ini dan SOP sudah disusun tahun ini. Secara teknis dan operasional kami butuh bimbingan Indonesia Power, kementerian ESDM karena ini perlu pemahaman kepada masyarakat,” pungkasnya. (red)

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Keren!!! PLTS Terbesar di Indonesia Telah Beroperasi di Minahasa

setkab.go.id

setkab.go.id

Keren!!! PLTS Terbesar di Indonesia Telah Beroperasi di Minahasa

Di tengah-tengah hebohnya berita-berita berseliweran soal virus Corona, ada satu berita yang menarik perhatian saya kemarin sore.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya terbesar di Indonesia saat ini sudah beroperasi di Likupang, Minahasa Utara, sejak September 2019.

Likupang sendiri adalah daerah yang memiliki potensi parawisata.Pemandangan bak negeri dongeng di sana mampu membius wisatawan lokal serta mancanegara untuk menikmati anugerah tersebut.

Bentangan-bentangan pantai Likupang juga telah mengundang minat calon investor yang siap menanamkan investasinya di wilayah Sulawesi Utara.

Tatapan mata dan pancaran senyum penduduk MInahasa Utara senantiasa tergambar sembari mereka menjajakan hasil panen mereka sepanjang jalan seperti duku, manggis, rambutan serta buah-buahan lainnya.

Likupang sendiri digadang akan menjadi tujuan populer parawisata di Sulawesi Utara, setelah Bunaken dan Tomohon.

Guna mewujudkan impian dan capaian tersebut pemerintah dan investor telah membangun sarana pendukung utama dari peningkatan ekonomi, yaitu energi listrik.

Vena Energy menjadi investor yang memilih sektor energi baru terbarukan (EBT) untuk membangkitkan gairah ekonomi (khususnya pariwisata) di Likupang.

Dan salah satu energi baru terbarukan yang cocok di negara katulistiwa seperti Indonesia ini adalah energi matahari.

Sebanyak 64.620 hamparan panel surya tersusun rapi di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Dan ribuan panel surya tersebut membentang di atas ladang seluas 29 hektar. Ukuran ini sekitar 38 kali luas standard lapangan bola. Wuiiihhhh....

Rata-rata setiap harinya PLTS Likupang menyalurkan listrik mencapai 15 MW meskipun memiliki kapasitas puncak terpasang 21 Mega Watt Peak (MWp).

Dengan kapasitas segini, pembangkit ini mampu melistriki hingga 15.000 rumah tangga serta mengurangi efek gas rumah kaca hingga 20,01 kilo ton.

PLTS Likupang juga turut berperan sebagai salah satu penopang sistem kelistrikan jaringan PLN wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Dengan jumlah kapasitas terpasang tersebut, PLTS Likupang menjadi PLTS terbesar di Indonesia hingga saat ini. Setidaknya sampai PLTS Terapung di Cirata nanti selesai dibangun.

Meskipun memiliki kapasitas terpasang 21 Mega Watt Peak (MWp), namun PLTS tersebut murni menangkap energi dari sinar matahari tanpa memiliki baterai untuk simpanan daya.

Walau tidak sepanjang hari listrik dihasilkan, tapi dari sisi harga jelas jauh di bawah harga listrik yang dibangkitkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Kontrak jual beli listrik antara PLN dan Vena Energy berlangsung selama 20 tahun dengan skema Built, Own, Operate, Transfer (BOOT).

Artinya, Vena Energy yang membangun, memiliki, dan mengoperasikan selama 20 tahun. Di akhir 20 tahun, pembangkit listrik ini akan diserahkan ke PLN.

Selama puncak kegiatan konstruksi, PLTS Likupang mampu menyerap hingga 900 pekerja lokal.

Pekerjaan konstruksinya bukan hal yang mudah karena medannya yang terjal, tapi juga tidak mustahil. Maka, tanah terjal yang sebelumnya bahkan tidak bisa dijadikan lahan pertanian karena tingkat kemiringannya, kini mampu membawa percikan energi bagi masyarakat sekitar.

Sementara, saat beroperasi, 80% pekerjanya merupakan masyarakat sekitar.

Kementerian ESDM terus berupaya mendorong agar pengembangan EBT terus dilakukan.

Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ada, pada tahun 2020 pengembangan EBT ditargetkan mencapai 933 MW dengan PLTS sebesar 78 MW.

Pembangkit ramah lingkungan tengah naik daun seiring Kementerian ESDM memberikan ruang lebih untuk meningkatkan kapasitas di green energy.

Dan salah satu potensi bisnis yang menjanjikan adalah energi surya.

Perkembangan permintaan energi surya meningkat pesat, baik di kota-kota besar untuk kebutuhan atap surya, hingga ke daerah frontier untuk Solar Home System (SHS).

Melimpahnya potensi EBT ini menjadi salah satu faktor pemicu bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan startup energi.

Maka, potensi ini sebenarnya bisa digali generasi milenial di Indonesia. Mereka bisa mulai membangun usaha-usaha baru yang bergerak dalam bidang industri energi.

Buat yang kekurangan modal tapi punya ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan, sebenarnya bisa memanfaatkan potensi Dana Desa dan BUMDES.

Kaum milenial bisa mengajukan proposal pinjaman berbunga kecil dan bercicilan ringan pada BUMDES untuk membangun koperasi pekerja. Fokus bisnis koperasinya adalah industri yang menghasilkan instrumen pembangkit listrik energi baru terbarukan.

Kemudian, BUMDES bisa membeli instrumen yang diproduksi koperasi tersebut untuk membangun jaringan pembangkit tenaga listrik di desanya.

Jika masih ada kelebihan produksi, BUMDES juga bisa memasarkan kelebihan produksi tersebut ke daerah-daerah atau bahkan negara-negara lain. Memasarkannya pun bisa menggunakan cara yang modern, seperti membuat website untuk pemasaran.

Dan daripada bersaing, sebenarnya BUMDES-BUMDES yang bergerak dalam industri yang sama justru bisa saling bekerjasama. Sama-sama membangun dan mengoperasikan website khusus untuk pemasaran hasil industri EBT karya koperasi-koperasi desa dalam naungan mereka.

Dengan begini, desa-desa dan kaum milenial pun bisa kebagian hasil dari perkembangan EBT yang dicanangkan kementrian ESDM.

Rujukan Berita
https://setkab.go.id/plts-likupang-panel-surya-terbesar-di-indonesia-salurkan-listrik-15-mw-per-hari/

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Government issues regulation to jumpstart stalled renewable energy projects

The Jakarta Post

The Jakarta Post

Government issues regulation to jumpstart stalled renewable energy projects

The government aims to jumpstart stalled renewable energy projects through a recently issued regulation as it races against time to catch up with Indonesia's green energy commitments.

The Energy and Mineral Resources Ministry issued last month a regulation that scraps the unpopular build, own, operate, transfer (BOOT) scheme. Many renewable energy players have said the scheme undermined their projects' bankability.

The new regulation also enables Indonesia's sole off taker, state-owned PLN, to sign power purchase agreements without conducting a bid under certain conditions.

The ministry’s various renewables director, Harris, told The Jakarta Post on Wednesday that these "few changes" were meant to get stalled renewable projects going before a more powerful presidential regulation (Perpres) on renewable electricity pricing – slated to be issued this year – put new projects on the table.

"Passing the Perpres will take time but if we don’t issue regulations immediately, the growth of renewables will be stalled," he said.

The government is aiming for renewables to contribute 23 percent of power production by 2025, yet regulatory headwinds are setting the country back from achieving its goal. Regulation stipulates that Indonesia should have reached a 17.5 percent renewable power mix by 2019 yet the country only hit 12.36 percent that year.

Among the frequently complained headwinds is Ministerial Regulation No. 50/2017 – dubbed “Permen 50”. This was the regulation that introduced the BOOT scheme and erased a feed-in-tariff pricing policy, which is widely considered to be a very effective means of boosting green energy growth.

As a result, out of 75 renewable energy projects signed between 2017 and 2018 in Indonesia, 27 remain without financial close and five have been terminated as of October last year, according to records from Jakarta-based energy think tank Institute for Essential Services Reform (IESR).

“This revision is temporary by nature. It gives a legal basis for stalled projects and is a stop-gap measure while waiting for a new pricing scheme under the Perpres,” IESR executive director Fabby Tumiwa told the Post.

Indonesia did not sign any new renewable energy contracts last year and industry investment shortfall – the difference between actual and targeted funding – was the greatest compared to the mining, electrification and oil and gas industries.

The new regulation also introduces guarantees for government-backed renewable plants “in improving their economics.” The regulation authorizes the energy minister to order state-owned power firm PLN to buy electricity from hydropower plants attached to government-built reservoirs from state-funded waste-to-energy power plants and from state-funded renewable energy power plants.

The guarantees assume such government-backed projects operate in the best public interest. Hydropower and waste-to-power plants, for instance, serve a secondary role of providing irrigation and waste management systems, respectively.

Harris also said the energy ministry was in talks with PLN. However, the electricity company’s spokesman, Dwi Suryo Abdullah, told the Post he was unaware of the changes.

PLN, the company responsible for offtaking power under the new regulation, has been experiencing financial constraints due to competing ambitions of developing 35,000 megawatts (MW) worth of new power plants while also keeping electricity selling prices at a minimum. Both ambitions are at the behest of the government.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Demi Tarif Listrik Murah, ESDM Bangun PLTS di Lahan Negara

CNN Indonesia

CNN Indonesia

Demi Tarif Listrik Murah, ESDM Bangun PLTS di Lahan Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tengah menjajaki kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) terkait pemanfaatan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Hal itu dilakukan sebagai upaya menurunkan ongkos investasi PLTS. Dengan demikian, harga jual listrik dari PLTS bisa menyentuh US$0,06 per Kilowatt-hour (KWh), atau lebih rendah dari Biaya Pokok Pembangkit (BPP) nasional sebesar US$0,07 per KWh.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM FX Sutijastoto mengungkapkan kerja sama yang ditawarkan dengan LMAN adalah terkait pemanfaatan lahan untuk pembangunan PLTS.

Di dalam kerja sama tersebut, pengembang listrik swasta dipersilahkan untuk membangun PLTS di atas lahan yang dikelola LMAN, sehingga nantinya pengembang tinggal membayar sewa saja setiap tahunnya.

Menurut dia, langkah ini tentu bikin investasi pengembang listrik swasta lebih efisien, sebab mereka tak perlu keluar biaya untuk membuka lahan. Apalagi, lahan yang dibutuhkan PLTS terbilang besar dan kadang butuh waktu lama untuk pembebasannya.

"Di dalam pengembangan PLTS, memang yang menjadi tantangan adalah financial engineering, bagaimana agar mendapat harga listrik yang murah. Ini bisa dimulai dengan memanfaatkan lahan yang dikelola dengan LMAN," jelas Sutijastoto, Rabu (24/7).

Selain lebih efisien, pembangunan PLTS di atas lahan LMAN tentu lebih efektif karena pembangkit yang dibangun pengembang swasta pun ujung-ujungnya akan jatuh ke tangan pemerintah.

Pasalnya, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 50 Tahun 2017, pembangunan PLTS menganut skema Build, Own, Operate, Transfer (BOOT) dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, di dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL), transfer pembangkit dari swasta ke pemerintah terjadi setelah 30 tahun pembangkit beroperasi.

Maka itu, menurut dia, lebih baik membangun pembangkit di atas lahan pemerintah daripada membangun di atas lahan yang baru dibebaskan.

"Lahannya LMAN kan lahan negara, dan jumlahnya pun menyebar. Kami yakin LMAN juga melihat ini potensi bisnis yang menarik," kata dia.

Sutijastoto mengatakan sejauh ini memang belum ada pembicaraan detail terkait kerja sama tersebut. Namun, diskusi awal terkait potensi kerja sama tersebut secara garis besar sudah dikemukakan oleh Kementerian ESDM.

Menurut dia, pemerintah memang harus lebih proaktif dalam menjaring investor PLTS karena kebutuhan Indonesia akan pembangkit surya terbilang besar.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Pasang Panel Surya di Rumah, dapat Garansi Seumur Hidup

Liputan 6

Liputan 6

Pasang Panel Surya di Rumah, dapat Garansi Seumur Hidup

Liputan6.com, Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan memperkenalkan Rumah Listrik Surya milik PLN di Monas. Pada acara itu, sebuah rumah minimalis tipe 36 dipasangkan sejumlah panel surya dan dilengkapi perlengkapan rumah tangga yang tenaganya berasal dari surya.

Salah satu tantangan panel surya adalah harganya yang tidak murah, namun Jonan mengingatkan panel ini adalah bentuk investasi masa depan. Penggunaan pun bisa berlanjut sampai pemiliknya meninggal.

"Jadi kalau bapak (provider listrik tenaga surya) masang di rumah, bilang: 'Ini saya pasang ya, nanti ini bisa jalan terus kalau saya sudah pergi.' Jadi garansinya seperti itu, karena di atas atap orang bongkar pasang jadi males," ujar Jonan di Monas, Minggu (28/7/2019).

Jonan berkata keuntungan memakai panel surya bisa terlihat pada 8 hingga 9 tahun mendatang berdasarkan perhitungan tarif saat ini. Artinya, jika ke depan tarif listrik naik, maka hasil hemat dengan panel surya bisa terlihat lebih cepat.

Saat ini, biaya pemasangan panel surya per 1 kWp adalah sekitar USD 1.000 atau Rp 14 juta (USD 1 = Rp 14.002). Harga itu sudah menurun dari sebelumnya yang sekitar Rp 30 juta. Beberapa gedung pemerintah pun sudah mulai mencoba inovasi ini.

"Istana Merdeka sudah memasang 260 kWp. Kantor Kementerian ESDM sudah memasang 160 kwp (di atap dan parkiran). Rumah saya juga sudah. Rumah pribadi itu 15,4 kWp, dan ini akan membantu penggunaan energi kita yang lebih ramah lingkungan," jelas Jonan.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Hemat Biaya Listrik, Menteri Jonan Dorong Pemasangan PLTS Atap

Sindo News

Sindo News

Hemat Biaya Listrik, Menteri Jonan Dorong Pemasangan PLTS Atap

Atap surya kini menjadi pemandangan yang tidak asing di ibu kota, gedung-gedung pencakar langit telah memasang modul fotovoltaik di rooftop untuk menyokong kebutuhan listrik. Jajaran panel surya yang terpasang pada atap, dinding, atau bagian luar gedung lainnya ini dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pun mengajak masyarakat untuk memasang PLTS Atap, karena selain mendukung program energi bersih yang bersumber dari energi terbarukan, pemasangan PLTS Atap juga dapat menghemat tagihan listrik bulanan.

“Kalau kita bikin PLTS (Atap) ini juga akan menghemat tagihan listrik, listriknya juga bisa impor-ekspor dengan PLN,” ujar Jonan dikutip dari laman Setkab, Jumat (9/8/2019).

Hampir semua gedung di Kementerian ESDM telah memasang PLTS Atap, salah satunya Gedung Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM, Jalan Pegangsaan Timur Jakarta Pusat.

PLTS Atap berkapasitas 20 kilo Watt peak (kWp) yang telah dipasang sejak 2015 tersebut memiliki kapasitas puncak 20.160 Watt per hari dengan pengisian baterai selama 4 jam.

“Dengan memanfaatkan luas lahan sekitar 40 meter persegi, kapasitas 20 kWp yang dipasang di atap Gedung Ditjen EBTKE mampu untuk menyalakan lampu bagi 8 lantai di bawahnya,” ungkap Sekretaris Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Halim Sari Wardana.

Halim berharap, gedung-gedung pemerintah, lembaga, swasta maupun komersial, khususnya di Jakarta segera mendukung percepatan PLTS Atap ini, karena 20 persen saja dari luas atap yang dimanfaatkan untuk PLTS ini sudah berkontribusi mengurangi polusi.

Selain Kantor Ditjen EBTKE, Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan juga telah memasang PLTS sejak 2010. Saat ini kapasitas totalnya mencapai 130 kWp dan bisa menghemat biaya listrik gedung tersebut hingga Rp 10 juta per bulan.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Kembangkan PLTS, pemerintah ingin diversifikasi energi

Sindo News

Sindo News

Kembangkan PLTS, pemerintah ingin diversifikasi energi

Sindonews.com - Semakin menipisnya minyak bumi menjadikam sumber energi alternatif terus dikembangkan pemerintah, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, dalam kerangka pengembangan energi alternatif itulah, telah diujicobakan PLTS di Kabupaten Bangli dan Karangasemn (Bali) dan di Pulau Sumbawa NTB.

Wacik menjelaskan, pembangunan ketiga PLTS tersebut menghabiskan lahan masing-masing seluas 1,2 hektar dengan investasi sekira Rp22 miliar. Pembangkit energi alternatif tersebut bisa menghasilkan tenaga listrik mencapai 1 megawatt.

“Ke depan kami mengharapkan PLTS ini bisa menjadi percontohan," tegas Wacik di hadapan ratusan peserta forum pemred di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/6/2013).

Wacik melanjutkan, Indonesia harus mengurangi ketergantungan terhadap minyak sehingga diversifikasi sumber energi menjadi sangat penting. Terlebih, produksi minyak di Indonesia terus mengalami penurunan dari 1,5 juta per barel, kini tinggal 900 ribu barel. Sementara kebutuhan akan minyak terus mengalami peningkatan dari 800 ribu sehari menjadi 1,5 juta.

Dengan kondisi seperti itu, kata Wacik, maka secara bertahap namun pasti, Indonesia harus mengubah ketergantungan terhadap energi minyak.

Sebaliknya, dia mengajak semua pihak untuk memulai memikirkan untuk pengembangan energi-energi lain, khususnya energi baru yang terbarukan.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Listrik Panel Surya Bisa Dijual ke PLN

1033934957
Kompas News

Kompas News

Listrik Panel Surya Bisa Dijual ke PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya ( PLTS) tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Listrik panel surya pun, kata emiten penyedia layanan tersebut, bisa dijual ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Ketentuan penjualan kelebihan daya itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

“Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 membuat hak dan kewajiban antara konsumen dan PLN menjadi jelas, sehingga win-win solution untuk para konsumen PLN yang dapat turut serta mendukung pencapaian target Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 23 persen pada 2025,” kata Direktur Utama PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY) Jackson Tandiono dalam pernyataannya, Senin (18/2/2019).

Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2018 tertulis bahwa pelanggan PLN yang berminat memasang PLTS atap di rumahnya, harus mengajukan permohonan pemasangan PLTS kepada General Manager Unit Induk Wilayah Distribusi PLN yang dilengkapi persyaratan administrasi (memuat Nomor Identitas Konsumen PLN) dan persyaratan teknis.

Untuk pelanggan prabayar harus mengajukan perubahan mekanisme pembayaran tenaga listrik menjadi pascabayar.

Menurut Jackson, saat ini produk panel surya yang beredar di masyarakat kian praktis dari sisi pemasangan sehingga memudahkan bagi konsumen PLN yang tertarik untuk menggunakan sistem PLTS.

"Kami sangat antusias memproduksi teknologi zero emission ini, khususnya di Indonesia, negara tropis dengan pancaran sinar matahari sepanjang tahun, agar pemanfaatan energi matahari di Indonesia semakin optimal," kata dia.

Selain panel surya, lanjutnya, perseroan juga memiliki beragam produk hingga solusi sistem pemasangan solar rooftop yang aman, terkendali dan efisien.

"Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan produk JSKY yang ramah lingkungan dengan mobilitas tinggi guna memudahkan konsumen dalam ketersediaan energi terbarukan," ujar Jackson.


Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Listrik Panel Surya Bisa Dijual ke PLN", https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/18/193057026/listrik-panel-surya-bisa-dijual-ke-pln. Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email